Kota Sorong, Papua Barat Daya — Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya pada Kamis (10/4/2025). Kunjungan ini membawa agenda strategis terkait pemerintahan daerah, pembangunan infrastruktur, dan dialog langsung bersama masyarakat sebagai upaya percepatan pembangunan di provinsi termuda Indonesia.
Setibanya di Bandar Udara Dominique Eduard Osok (DEO), Kota Sorong, Mendagri disambut secara adat oleh masyarakat Papua Barat Daya, ditandai dengan pengalungan kain tradisional dan pemakaian mahkota khas. Kehangatan penyambutan juga tampak dari kehadiran sejumlah pejabat dan tokoh daerah, termasuk Wakil Komandan Lantamal XIV Sorong Kolonel Marinir Rio Sukanto, Ketua Tim Penggerak PKK Ny. Tri Suswati, serta para unsur Forkopimda.
Dalam rangkaian kunjungannya, Mendagri dijadwalkan menghadiri rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah daerah, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur dan DPRD Papua Barat Daya, serta meninjau langsung proyek-proyek infrastruktur prioritas. Fokus utama dari kegiatan ini adalah memastikan pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
“Pembangunan di Papua Barat Daya tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus ada sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal serta aspirasi masyarakat,” ujar Mendagri dalam salah satu sesi pertemuan.
Salah satu agenda penting dalam kunjungan ini adalah forum dialog terbuka yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta masyarakat umum. Forum ini menjadi sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, dan menjadi bukti pendekatan partisipatif dalam pembangunan.
Dari sisi keamanan dan dukungan militer, kehadiran Lantamal XIV Sorong juga menjadi penegas pentingnya kolaborasi lintas sektor. Kolonel Marinir Rio Sukanto menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung penuh program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan stabilitas wilayah maritim dan pembangunan daerah kepulauan.
Pengamat kebijakan publik menilai kunjungan Mendagri ini sebagai langkah nyata dalam memperkuat fondasi pemerintahan dan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya. Selain menjadi simbol komitmen pemerintah pusat, agenda ini juga memperlihatkan pentingnya pendekatan inklusif dan kolaboratif dalam pembangunan daerah tertinggal dan terluar.
Dengan segala dinamika yang ada, kunjungan kerja ini diharapkan mampu menjadi momentum akselerasi pembangunan di Papua Barat Daya, yang tidak hanya menekankan pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.(Redaksi tim)
